aqua

Soal Pembahasan Raperda Perkebunan, Pansus VIII DPRD Jabar: Kami Belum Bisa Putuskan

DPRD Jabar masih menerima masukan dari pihak perkebunan swasta atau lembaga masyarakat yang peduli lingkungan

Anggota Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Ginanjar. (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perkebunan yang bertujuan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 masih mengambang.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Ginanjar mengatakan ada beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan persoalan saat ini. Sehingga, lanjut dia, pihaknya belum dapat memastikan finalnya seperti apa, karena pembahasan Raperda tersebut masih dalam tahap pasar per pasal.

Baca Juga:

Hari Relawan Internasional, MRP Terus Bergerak Membantu Masyarakat

Gus Menteri: BUMDes Harus Pilih Core Bisnis Yang Belum Ada di Masyarakat



"Kami juga mendapatkan masukan dari tim ahli ataupun dari pihak lain yang terkait dengan Raperda Perkebunan," kata Ade di Bandung Selasa (27/10/2020).

Oleh karena itu, dia menyebut, Pansus VIII meminta masukan dari pihak perkebunan swasta atau lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Masukan tersebut, sambung Ade, nantinya akan disinkronkan dengan pasal dalam Raperda Perkebunan.

"Jadi saat ini kami belum bisa memutuskan hasil terkait Raperda Perkebunan," ucapnya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Jabar Raperda Perkebunan Pansus VIII DPRD Jabar Perda Nomor 8 tahun 2013 Bandung Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini Jawa Barat Berita Hyperlokal Berita Jabar

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi