JABARNEWS | CIREBON – Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar Tahun 2020, hingga 26 Oktober 2020 baru mencapai 61,12 persen.
Hal tersebut di katakan Nanin Hayani Adam Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar dimana ada sejumlah hal yang membuat serapan APBD masih terkendala dengan belanja modal dan bantuan keuangan.
“Yang masih kecil itu belanja modal karena belanja modal itu dibayarnya di akhir tahun dan pekerja kontrak-kontrak biasanya di bulan Desember selesainya. Jadi memang serapannya masih rendah karena belanja modal masih rendah lalu juga belanja bantuan keuangan karakternya di akhir tahun terserap banyak,” kata Nanin
“Lalu untuk bagi hasil kabupaten/kota di bulan Desember akan disalurkannya, seperti itu yang membuat serapannya masih 61,12 persen,” lanjut dia.
Pemprov Jabar sendiri, kata Nanin, menargetkan hingga akhir tahun 2020 atau pada akhir Desember 2020 serapan anggaran bisa mencapai 98 persen.
Sementara itu, terkait Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19 hingga saat sudah terealisasikan sekitar 2,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 4,5 triliun.
Menurut dia, penyesuaian anggaran BTT intens dilakukan dan hingga kini, sudah ada beberapa kali pergeseran anggaran dan perubahan perencanaan anggaran BTT terus disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19.
“Jadi anggaran BTT kesehatan dimanfaatkan juga untuk pemenuhan operasional pusat isolasi pasien Covid-19, baik pusat isolasi rumah sakit rujukan maupun non rumah sakit. Lalu, anggaran BTT kesehatan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengetesan (testing) metode uji usap atau swab test dan Polymerase Chain Reaction atau PCR,” kata dia. (Red)
