Live Stream Bandung 132 TV


Ridwan Kamil Didesak Naikkan UMP Jabar

UMP bukan tanggung jawab presiden, bukan tanggung jawab menteri.

Ilustrasi- Demo Buruh. (Foto: IDN Times)

JABARNEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menanggapi aksi ribuan buruh menolak upah minimum 2021 yang tidak naik, dengan merekomendasikan Gubernur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan selambat-lambatnya 1 November 2020, UMP Jawa Barat telah ditetapkan melalui rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Kutip Survei IPRC, Sekda Klaim Masyarakat Puas Kinerja Pemprov Jabar Tangani Covid-19

Pemprov Jabar Ganti THR Non-ASN dengan Honor Satu Kali Gaji



"Sesuai dengan PP harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan. Jadi isinya sesuai dengan surat edaran dari Kemenaker," kata Rachmat di Bandung, Selasa (27/10/2020).

Selanjutnya Upah Minimum Kota (UMK), kata dia, bakal ditetapkan 21 hari setelah UMP ditetapkan. Maka dari itu, ia juga menyarankan setiap kabupaten dan kota agar segera melakukan survei.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan pihaknya mendesak agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menaikkan UMP Jawa Barat minimal delapan persen.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pemprov Jabar UMP Jabar Upah Minimum Provinsi Disnakertrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi