aqua

Ridwan Kamil Didesak Naikkan UMP Jabar

UMP bukan tanggung jawab presiden, bukan tanggung jawab menteri.

Ilustrasi- Demo Buruh. (Foto: IDN Times)

JABARNEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menanggapi aksi ribuan buruh menolak upah minimum 2021 yang tidak naik, dengan merekomendasikan Gubernur segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan selambat-lambatnya 1 November 2020, UMP Jawa Barat telah ditetapkan melalui rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Bertambah 1.600 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Ini Bantahan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil Imbau Wisatawan Tak Datangi Daerah Zona Merah



"Sesuai dengan PP harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 November dan diumumkan. Jadi isinya sesuai dengan surat edaran dari Kemenaker," kata Rachmat di Bandung, Selasa (27/10/2020).

Selanjutnya Upah Minimum Kota (UMK), kata dia, bakal ditetapkan 21 hari setelah UMP ditetapkan. Maka dari itu, ia juga menyarankan setiap kabupaten dan kota agar segera melakukan survei.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan pihaknya mendesak agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menaikkan UMP Jawa Barat minimal delapan persen.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pemprov Jabar UMP Jabar Upah Minimum Provinsi Disnakertrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

DPRD Jabar Sebut Bansos Tahap IV Tidak Ada

PSBB Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember, Ini Alasannya

Ridwan Kamil Pilih Libur Panjang Dipersingkat, Ini Sebabnya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi