Jaminan Keamanan tidak Diprioritaskan - Sudah banyak cerita tentang nasib mengenaskan yang menimpa tetangga atau teman, tapi tetap tidak menyurutkan langkah untuk menjadi pekerja imigran. Minimnya informasi terkait biro penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, memaksa mereka untuk menerima risiko apa adanya. Sementara, Perlindungan keamanan dan hak hukum bagi PMI tidak ada jaminan yang tegas, baik dari penyalur maupun pemerintah. Banyaknya biro penyalur ilegal pun kian menjamur, sementara pemerintah seolah tak kuasa menyelesaikan masalah.
Baca Juga:
Pernah Rasakan Covid-19, Anies Baswedan Serukan Donor Plasma Darah
Satgas Covid-19: Terapi Plasma Konvalesen Dapat Diakses Melalui PMI
Sistem Kapitalis Menjadi Akar Masalah - Ironis, dalam kondisi susahnya mencari lapangan pekerjaan di negeri sendiri, Tenaga Kerja Asing (TKA) kian bertambah berdatangan dengan dalih syarat investasi. Alih-alih memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat, yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat kian tersingkir dari persaingan kerja, sehingga terpaksa menjadi PMI.
Begitulah dalam sistem kapitalis, kepentingan pemilik modal haruslah didahulukan. Sementara, rakyat harus berjuang sendiri. Dengan minimnya ketrampilan, harus tergilas oleh keserakahan. Yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Negara hanya menjadi fasilitator/regulator, bukan sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Maka wajar, ketika rakyat terdzolimi, seolah itu bukan urusan negara. Termasuk urusan PMI, lemahnya sistem pengawasan dan pengaturan ketenagakerjaan di luar negeri, membuat masalah PMI menjadi semakin rumit. Karena, tidak ada yang membela dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Islam Menjamin Pengaturan Urusan Rakyat - Di dalam sistem Islam, Pemeliharaan urusan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Rasulullah SAW bersabda:"
Halaman selanjutnya 1 2 3 4