aqua

Mahkamah Agung Tolak Permohonan Kasasi Sekda Garut

LHP oleh Inspektorat itu bukan dokumen rahasia negara, melainkan dokumen yang bisa diketahui oleh tiap orang sesuai kepentingan akan informasi yang diminta, dalam arti dokumen yang terbuka.

Putusan Makamah Agung. (Foto: Red)

JABARNEWS | GARUT - Setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus perkara permohonan Kasasi yang diajukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Garut pada 25 Februari 2020 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melawan salah satu warga Garut

Warga Garut tersebut, yakni Asep Muhidin yang juga salah satu Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG). Asep yang juga merupakan wartawan asli Garut ini akan melanjutkan pada tahapan Pidana setelah unsur yang ada dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terpenuhi.

Baca Juga:

Yuk, Baca Ini Agar Tidak Gagal Paham Soal Persidangan Daring

Kasus Jiwasraya Sudah Tetapkan Tersangka, Sultan Apresiasi Kejaksaan dan Mahkamah Agung



Dikatakan Asep, dalam putusan kasasi yang diambilnya Senin, 26 Oktober 2020 ke PTUN Bandung setelah sebelumnya mendapat surat pemberitahuan melalui surat dari kepaniteraan PTUN Bandung menyampaikan bahwa Putusan kasasi dari Mahkamah Agung terhadap sengketa a quo (saya) dengan Pemerintah Kabupaten Garut telah diputus.

“Ya, salinan putusannya telah saya terima setelah sebelumnya diambil ke PTUN Bandung Senin (26/10/2020) kemarin. Adapun putusan Nomor 275 K/TUN/KI/2020 perkara kasasi antara Sekretaris Daerah Kabupaten Garut (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Garut melawan Asep Muhidin dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sekretaris Daerah Kabupaten Garut (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Garut,” kata Asep yang juga pimpian salah satu media online kapernews.com ini, Kamis (29/10/2020).

Adapun pendapat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan Judek Facti perkara ini menyebutkan bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, tidak dapat dibenarkan.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Mahkamah Agung Sekda Garut Permohonan Kasasi PPID Garut PTUN Bandung Asep Muhidin Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Garut Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Bahar bin Smith Belum Bisa Jalani Asimilasi, Ini Sebabnya

Kasus Cerai Meningkat Selama Pandemi, Apa Kata Mahkamah Agung?

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi