Gus Menteri dan Mensos Tinjau Penyaluran Bantuan di Subang

JABARNEWS | SUBANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Mereka ingin memastikan bahwa warga terdampak ekonomi akibat pandemi virus korona (Covid-19) benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

“Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Baca Juga:  Pasca Gempa Cianjur, 2.800 Warga Cijedil Cugenang Terdampak dan 63 Jiwa Meninggal Dunia

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim, mengatakan, Presiden Jokowi memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. Ia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Jokowi meminta dana desa digunakan untuk BLT.

“Hampir setiap hari saya ditelfon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik,” ujar pria yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari UNY itu.

Baca Juga:  KPP DPRD Jabar Minta Jangan Tanam Sayuran di Daerah Rawan Bencana, Akibatnya Bisa Fatal

Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT.

Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

Baca Juga:  Polres Cianjur Berhasil Ungkap Kasus TPPO, Begini Modusnya

“Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada,” katanya.

Di samping itu, kata dia, tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaringan pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Jokowi selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

“Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain,” katanya. (Red)