Live Stream Bandung 132 TV


Gus Menteri Sebut Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap BUMDes, Begini Katanya

Kemendes PDTT tidak membuat pasal yang mengatur tentang pembubaran BUMDes

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan dipimpinnya berkontribusi dalam penyusunan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terutama dalam menguatkan posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum.

Pasalnya, posisi atau keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang telah membelit sejak 2014, ketika UU No 6/2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Baca Juga:

Nasabah Diajak Ikut Berkreasi Pada Platform Medsos Di Challenge Festival Bjb

PWI Mengetuk Pintu Langit, M.Nuh: Ikhtiar Spiritual Luar Biasa Melawan Covid-19



Dalam UU Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

"Asumsi dasar UU Cipta Kerja terkait BUMDes yakni penegasan BUMDes sebagai entitas baru berbadan hukum, memiliki nilai kekhasan BUMDes terletak pada prinsip pengelolaan yang mengedepankan azas kekeluargaan dan kegotong-royongan, lalu BUMDes dapat menjalankan usaha bidang ekonomi dan/atau layanan umum, kemudian BUMDes dapat membentuk Unit Usaha Berbadan Hukum," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Gus Menteri Kemendes PDTT BUMDes Menteri Desa UU Cipta Kerja Omnibus Law Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini Jawa Barat Berita Hyperlokal Berita Jabar Jabar

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi