JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto mengaku di tahun 2020 mengalami peningkatan pengaduan dari masyarakat. Dibandingkan dengan tahun 2019. Sebab, ada ratusan masyarakat yang melaporkan terkait Bantuan Sosial (Bansos)
“Di masa pandemi ini ada sebanyak 156 masyarakat yang melaporakan terkait bansos. Kebanyakan laporan tidak menerima bansos. Sudah terdata tapi kenyataannya tidak menerima,” kata Hanade di Bandung, Rabu (11/11/2020).
Mengenai pelaporan bansos, kata dia, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, sebelumnya Ombudsman sudah berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas (Satgas).
“Khusus bansos, tidaknya sederhana. Kami langsung menyampaikan saja keluhan masyarakat masyarakat itu. Kemudian kita serahkan langsung ke Gugus Tugas,” ucapnya.
Haneda menjelaskan, dari tahun ke tahun yang masuk 5 besar terbanyak pelaporan ke Ombudsman, peringkat kesatu pelaporan terhadap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Peringkat kedua kepolisian, ketiga bidang pertanahan, keempat pendidikan dan kelima beragam.
Dia menyebut, penyelesaian di bidang BPJS, Data Induk seperti KTP dan bidang pendidikan, penyelesaiannya relatif cepat. Dibanding isu kepolisian atau pertanahan atau layanan publik yang cukup kompleks.
“Khusus hari ini merajut pada data tahun 2019, kami menerima konsultasi sekitar 986. Kemudian di 2020 ada kenaik 1300. Jadi ada kenaikan luar biasa. Dari laporan tersebut banyak juga yang tidak menggunakan Ombudsman sebagai lembaga untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi cukup konsultasi kemudian memberikan advace bekerja sendiri,” jelasnya.
Tak hanya itu, dia menyampaikan, berdasarkan dari laporan untuk 2021 itu ada 234 laporan. Kendati demikian, lanjut Haneda, pihaknya menargetkan pelaporan untuk 2021 sebanyak 6000.
“Target kalau merujuk secara nasional kita sesuai hasil rakernas tahun 2019 kita 6000 laporan secara nasional. Jabar itu 224 baru sekitar masih 57% belum memenuhi target, sementara ini sudah diakhir tahun,” ujarnya.
Haneda mengungkapkan, penyelesaian laporan tersebut memang tidak bisa dipastikan. Sebab menghitung kecepatan dan ketepatan waktu sebenarnya Ombudsman relatif pendek, hanya 14 hari.
“Kalau kemudian tidak ada follow up, kita pastikan keluar semacam produk. Biasanya itu ada di instansi pelapor kemudian pihak pelaporannya sendiri,” tutupnya. (Rnu)
