Doni Monardo: Jangan Ada Kerumunan di Mana Pun

JABARNEWS | JAKARTA – Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar melarang semua kegiatan yang melibatkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.

“Siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan wajib dilarang,” katanya kepada wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, Kamis (19/11/2020).

Hal itu juga disampaikan Doni kepada seluruh Pangdam dan Kapolda di Tanah Air demi menyelamatkan rakyat dan terhindar dari penularan COVID-19.

Baca Juga:  Kejati Jabar Amankan DPO Asal Sumut di Kota Bandung, Ini Kasusnya

Sebelumnya, Doni juga telah melakukan percakapan via telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Dalam percakapan itu, ia menyampaikan belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu, maka gubernur wajib melakukan pencegahan agar tidak terjadi pengumpulan massa dalam bentuk acara apapun di masa datang.

“Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati,” katanya menegaskan.

Baca Juga:  BMKG: Hujan Ringan Potensi Terjadi di Sejumlah Kota Besar

Ia berharap para gubernur, Pangdam, dan Kapolda bisa segera membuat jumpa pers sekaligus menyampaikan ke publik di masa pandemi COVID-19 semua pihak harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden, termasuk pula para tokoh ulama, tokoh masyarakat, atau siapa pun agar dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

“Bagi yang berniat akan menggelar acara, maka saya ingatkan, tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan, memberi contoh mencegah agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga:  Info Loker Karawang Posisi Operator Produksi di Nipro Indonesia, Cek Syaratnya Disini

Menurutnya, seperti yang terjadi di Jakarta, jika terlambat dicegah dan saat massa sudah berkumpul, maka ketika dibubarkan berpotensi terjadi gesekan.

“Makanya saya minta kepada semua pemimpin di daerah untuk melakukan pencegahan, mengingatkan agar apa yang terjadi di Jakarta minggu lalu tidak terulang di tempat lain,” jelas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut. (Red)