Yusril: Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah, Ini Alasannya

Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau "mencopot" kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Kompas.com)

JABARNEWS | BANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru saja mengeluarkan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, hal ini tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020) dilansir dari laman kontan.co.id.

Baca Juga:

Sepekan PSBB Proporsional, Satgas Covid-19 Kota Bandung Segel 22 Tempat Usaha

KPU Tetapkan Beberapa Sanksi Bagi Pelanggar Prokes di Pilkada



Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Instruksi Mendagri Kepala Daerah Dicopot Pelanggar Protokol Kesehatan UU Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Baru Dilantik, Ini Pesan Tegas Kapolda Metro Jaya

Langgar Prokes Kepala Daerah Dicopot, Ini Kata Ridwan Kamil

Ini Instruksi Terbaru Tito Karnavian untuk Kepala Daerah

Anies Baswedan Diperiksa 9 Jam di Polda Metro Jaya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi