JMN Channel


Yusril: Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah, Ini Alasannya

Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau "mencopot" kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Kompas.com)

JABARNEWS | BANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru saja mengeluarkan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, hal ini tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020) dilansir dari laman kontan.co.id.

Baca Juga:

Tasikmalaya ke Level 2, Pemerintah Pusat Perbarui Aturan PPKM Jawa Bali

Langgar PPKM Level 4, Dua Perusahaan di Karawang Dilakukan Penutupan



Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi. Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra Instruksi Mendagri Kepala Daerah Dicopot Pelanggar Protokol Kesehatan UU Pemerintahan Daerah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Pilkades Seluruh Jawa Barat Bakal Ditunda, Ini Alasannya

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi