JABARNEWS | BANDUNG – Untuk mengantisipasi adanya kendala saat proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima bisa menghubungi layanan pengaduan BLT.
BSU merupakan mekanisme bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu perekonomian guru dan tenaga honorer. Ada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kemendikbud yang akan menerima BSU.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada peluncuran BSU Kemendikbud (17/11/2020) yang dilansir dari laman resmi Kemendikbud.
BSU dari Kemendikbud akan disalurkan pada dosen, guru dari berbagai jenjang pendidikan, hingga kepala sekolah. Tenaga pengelola perpustakaan, laboratorium, dan administrasi Non-PNS juga akan mendapat bantuan ini. Pemberian BSU dari Kemendikbud akan dilakukan secara bertahap hingga akhir November 2020.
Persyaratan penerima BSU Kemendikbud – Agar bisa mendapatkan BSU dari Kemendikbud, peserta perlu memenuhi beberapa syarat. Berikut persyaratan penerima BSU yang dihimpun dari laman resmi Kemendikbud.
Warga Negara Indonesia, Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan penerima Kartu Prakerja sampai 1 Oktober 2020. Berpenghasilan di bawah Rp 5.000.000 per bulan.
Kemendikbud akan membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel.
Kemudian PTK menyiapkan dokumen guna mencairkan BSU, yang diantaranya – Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. Surat keputusan penerima BSU yang bisa diunduh di Info GTK dan PDDikti. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bisa diunduh di Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani. Untuk informasi rekening bank dan lokasi cabang bank pencairan BSU dapat diakses di Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id).
Setelah dokumen persyaratan pencairan BSU lengkap, PTK bisa mendatangi bank penyalur. Dokumen persyaratan ditunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. PTK akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan BSU hingga 30 Juni 2021. BSU yang diterima sebesar 1,8 juta rupiah di potong pajak.
Layanan pengaduan BLT dari Kemendikbud – Kemendikbud menyediakan Unit Layanan Terpadu jika penerima BLT guru dan tenaga honorer mengalami kendala. Unit Layanan Terpadu ada di gedung C lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Atau penerima bisa mengakses layanan di bawah ini.
Pusat Panggilan: 177. Posel: [email protected]. Portal: kemdikbud.lapor.go.id. Portal: ult.kemdikbud.go.id.
Penerima BSU Kemendikbud juga bisa menghubungi Bank penyalur BSU. Informasi di atas dihimpun dari Buku Saku BSU yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Buku Saku BSU bisa diunduh di laman https://dikti.kemdikbud.go.id/. (Red)
