aqua

Ridwan Kamil Diminta Revisi Kepgub UMK, Tak Sesuai Hasil Rapat Dewan Pengupahan

Dalam Kepgub UMK tahun 2021 yang tadi malam diterbitkan, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu di antara 10 kabupaten/kota yang tidak naik

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Organisasi buruh meminta Gubernur Ridwan Kamil merevisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Mereka menilai, Kepgub tersebut tidak seusai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, pihaknya mengapresiasi Gubernur Jabar yang telah meneken kenaikan UMK sesuai rekomendasi daerah.

Baca Juga:

Berikut, Jenis Makanan Pembenteng Tubuh dari Virus Corona

Ini Kabar Gembira untuk Guru Ngaji di Kota Bogor



Namun, dia menyayangkan ada beberapa daerah yang tidak naik. Karena itu, buruh meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil merevisi Kepgub UMK 2021. Keputusan itu, dinilai cacat karena ada 10 kota/kabupaten di Jawa Barat yang tidak mengalami kenaikan.

“Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk merevisi, terutama terkait UMK Kabupaten Cianjur dan sembilan kabupaten atau kota lainya. Mestinya, Gubernur menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di daerah tersebut, agar buruh mendapat keadilan,” kata Roy seperti dilansir dari Sindonews, Minggu (22/11/2020).

Khusus Kabupaten Cianjur, kata Roy, rekomendasi Pjs Bupati menyebut, kenaikan 8 persen untuk UMK tahun 2021. Sampai dengan terakhir rapat dewan pengupahan provinsi dan ditandatanganinya berita acara, masih merekomendasikan 8 persen.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Kepgub UMK Upah Minimum Dewan Pengupahan Ridwan Kamil UMK Tahun 2021 Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Waduh, Lonjakan Kasus Covid-19 di Bandung Cukup Darurat

MUI Bahas Empat Fatwa di Munas ke-10

Tiga Warga Petamburan Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi