Soal Polemik Pernyataan Pangdam Jaya, Pengamat: Di Luar Batas Kewajaran

Pemerintah perlu mengedepankan terlebih dahulu proses komunikasi kepada FPI atau HRS sebagai tokoh utamanya

Pengamat dan Peneliti Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Pengamat dan Peneliti Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi menilai polemik pernyataan Pangdam Jaya soal perintah dirinya kepada Prajurit TNI untuk menurunkan Baligho Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Front Pembela Islam (FPI) di beberapa wilayah di Jakarta merupakan suatu hal yang berada di luar batas kewajaran.

Tah hanya itu, bahkan Pangdam Jaya juga memerintahkan pengiriman kendaraan taktis TNI untuk berhenti dan membunyikan sirinenya di dekat Markas FPI dan ungkapannya soal pembubaran FPI sudah berada di luar batas kewenangannya.

Baca Juga:

PPKM Di Karawang, Cellica Nurrachadiana: Industri Tetap Berjalan

Andrea Dovizioso Putus Kontrak, Ducati Kecewa



"Jika HRS dan FPI dianggap melanggar ketentuan pemasangan Baligho maka kewenangan pencopotan ada pada Satpol PP, bila Satpol PP dianggap kesulitan mencopot maka cukup bagi anggota Polri yang membantu," kata Yusa dalam keterangan yang diterima jabarnews.com, Senin (23/11/2020).

"Apa yang dilakukan oleh beberapa prajurit TNI dengan menurunkan Baligho telah menunjukan penyalahgunaan kewenangan," tambahnya.

Menurut Yusa, Pagdam Jaya tidak berwenang membuat pernyataan blunder. Pasalnya, pro dan kontra soal HRS dan FPI ini tidak dipungkiri ada singgungannya dengan politik.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Pengamat Politik Habib Rizieq Unpad Pangdam Jaya Front Pembela Islam HRS Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini Berita Hyperlokal Jabar Jawa Barat

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi