Gus Menteri: RPP BUM Desa Rampung, Segera Dibahas Lintas Kementerian

Satu desa hanya boleh memiliki satu BUM Desa, tidak boleh satu desa mendirikan lebih dari satu BUM Desa.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar (Gus Menteri). (Foto: Kemendes PDTT)

JABARNEWS | JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Desa (BUM Desa) telah rampung 100 persen dan bakal segera dibahas lintas Kementerian. Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

“RPP yang kita susun sudah 100 persen, tinggal dibahas di lintas kementerian dan nanti akan ada penyelarasan di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Baca Juga:

Gus Menteri Yakin SDGs Desa Dapat Wujudkan Percepatan Penanganan Pembangunan

Di Depan DPR, Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa



Gus Menteri mengatakan, RPP ini nantinya jadi pijakan hukum soal status BUM Desa, dari sebelumnya badan usaha menjadi badan hukum.

BUM Desa telah jadi entitas baru yang kedudukannya setara dengan PT, koperasi, dan perkumpulan atau organisasi. Jadi BUM Desa itu bisa jadi semacam holding yang miliki anak usaha yang bervariasi.

Namun, yang membedakan BUM Desa dengan badan hukum lainnya karena memiliki eksklusifitas atau kekhususan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Gus Menteri Kemendes PDTT Abdul Halim Iskandar BUM Desa RPP BUM Desa BUMDes Bersama BUMDesma Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Kemendes PDTT Fokus Anggaran 2021 untuk SDGs Desa

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi