Ridwan Kamil Dikritik FSPS Soal UMSK 2020 Subang dan Karawang

Sikap diam Ridwan Kamil soal UMSK 2020 Karawang dianggap bentuk pengabaian terhadap perundang-undangan

Ratusan buruh dari FSPS menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil terkait UMSK Subang dan Karawang di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (23/11/2020) (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Subang dan Karawang mendapat protes dari sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS).

FSPS menilai, penetapam UMSK 2020 Subang yang dilakukan Ridwan Kamil pada 13 Agustus 2020 lalu memberikan peluang kepada pihak pengusaha untuk membayar upah dibawah UMSK.

Baca Juga:

Banyak Desakan, WHO Selidiki Awal Mula Covid-19 Yang Meresahkan Dunia

Yana Mulyana Upayakan Ekonomi di Kota Bandung Meningkat



Ketua Umum FSPS, Deni Suryana mengatakan, perusahaan yang belum memiliki kesepakatan untuk menjalankan UMSK dengan serikat pekerja, tidak dapat memberlakukan upah sesuai UMSK.

"Dalam diktum ketiga SK UMSK tersebut disebutkan bahwa upah minimum sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan," kata Deni seperti dilansir dari Sindonews, Senin (23/11/2020).

"Nyata-nyata SK UMSK Gubernur Jabar yang mempersyaratkan kenaikan UMSK tersebut, telah membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004," lanjut dia.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Gunernur Jabar Ridwan Kamil FSPS Buruh UMKS 2020 Subang UMKS 2020 Karawang Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Jabar Terkini Berita Hyperlokal Jabar Jawa Barat

berita terkait

Penyanyi Nindy Ayunda Dipanggil Polisi, Ini Sebabnya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi