JABARNEWS | BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pembukaan kegiatan belajar tatap muka yang direncanakan kembali digelar pada Januari 2021 masih memiliki prosedur panjang dan perlu dibahas secara mendalam.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan bahwa kebijakan yang diputuskan empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri ini bukan pendapat akhir. Tetapi, lanjut dia, perlu direpresentasikan karena prosedurnya masih panjang.



"Jadi persetujuan atau sinyal dari menteri pendidikan bukan pendapat akhir. Ini harus dijalankan semua, jadi silahkan direpresentasikan terlebih dahulu memang masih panjang," kata Gus Ahad, sapaan akrabnya di Bandung, Selasa (24/11/2020).

Dia menjelaskan, ada persyaratan yang belum dihapus yaitu sekolah yang diperbolehkan tatap muka hanya berada di Zona Hijau. Akan tetapi, sambung Gus Ahad, sampai sekarang di Jabar tidak ada Zona Hijau.

Apalagi, ucap Gus Ahad, beberapa daerah di Jabar seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Purwakarta, Karawang sudah ditetapkan status Zona Merah.
Halaman selanjutnya 1 2