RPP BUM Desa Rampung, Ini Harapan Gus Menteri kepada Sri Mulyani

Kemendes bakal minta Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu agar pajak yang diterapkan ke BUMDes berbeda dengan pajak yang ditetapkan ke entitas lain.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Menteri). (Foto: Kemendes PDTT)

JABARNEWS | JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Desa (BUM Desa) telah rampung 100 persen. Beleid ini bakal segera dibahas lintas Kementerian dan serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu yang bakal dibahas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kementerian lain, Yaitu Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa

Gus Yaqut Yakini Kapasitas Kapolri Baru Jamin Toleransi Umat Beragama



Gus Menteri, sapaan akrabnya, Kemendes bakal minta Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu agar pajak yang diterapkan ke BUMDes berbeda dengan pajak yang ditetapkan ke entitas lain.

"Ini perlu untuk bisa semacam insentif buat BUMDes," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, Selasa (24/11/2020).

Selanjutnya, BUMDes dapat menjalankan ekonomi dan/atau layanan umum. Selain itu, BUMDes dapat membentuk Unit Usaha Berbadan Hukum yaitu BUMDes dapat membentuk PT, Yayasan atau Koperasi.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Gus Menteri Mendes PDTt Abdul Halim Iskandar BUM Desa RPP BUM Desa BUMDes BUMDesma Sri Mulyani Kementerian Keuangan Kemendes PDTT Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Kemendes PDTT Fokus Anggaran 2021 untuk SDGs Desa

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi