RPP BUM Desa Rampung, Ini Harapan Gus Menteri kepada Sri Mulyani

Kemendes bakal minta Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu agar pajak yang diterapkan ke BUMDes berbeda dengan pajak yang ditetapkan ke entitas lain.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Menteri). (Foto: Kemendes PDTT)

Gus Menteri berharap BUMDes tidak terkait dengan struktur Pemerintah Desa, terpisah karena harus otonom, khusus bicara ekonomi, tidak terpengaruh konstalasi politik desa.

Dalam UU Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga:

Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa

Gus Yaqut Yakini Kapasitas Kapolri Baru Jamin Toleransi Umat Beragama



Selanjutnya ditetapkan, desa dapat mendirikan BUMDes yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

BUMDes dianggap penting karena dinilai bisa jadi salah upaya rebound ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini. (Red)
Halaman sebelumnya  1 2
Tags : Gus Menteri Mendes PDTt Abdul Halim Iskandar BUM Desa RPP BUM Desa BUMDes BUMDesma Sri Mulyani Kementerian Keuangan Kemendes PDTT Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Kemendes PDTT Fokus Anggaran 2021 untuk SDGs Desa

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi