KPK Usul Keluarga Anggota DPRD Dilarang Calonkan Diri di Daerah yang Sama

Hubungan keluarga antara kepala daerah dan anggota DPRD, terlebih Ketua DPRD, dapat menyebabkan konflik kepentingan serta tidak berjalannya pengawasan oleh DPRD.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. (Foto: Cnnindonesia)

JABARNEWS | BANDUNG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan larangan bagi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika memiliki hubungan keluarga dengan anggota DPRD di daerah yang sama.

"Saya sebetulnya berharap malah ada larangan ketika ada kepala daerah itu dia juga mempunyai hubungan keluarga, jangankan dengan Ketua DPRD, dengan anggota DPRD saja seharusnya tidak boleh," kata Alex dalam acara Webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun YouubTe Kanal KPK, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga:

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi Sampaikan Ini Soal Pejabat Eselon Baru Dilantik

KPK Panggil Ketua Partai PPP Kota Banjar Soal Korupsi di Dinas PUPRKP



Alex mengatakan, hubungan keluarga antara kepala daerah dan anggota DPRD, terlebih Ketua DPRD, dapat menyebabkan konflik kepentingan serta tidak berjalannya pengawasan oleh DPRD.

Ia pun menyinggung kasus korupsi yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih yang merupakan pasangan suami-istri.

"Bupati dan Ketua DPRD-nya itu suami istri bapak ibu sekalian, jadi apa yang bapak ibu bayangkan ketika hal itu terjadi, APBD mungkin selesai di tempat tidur pembahasannya," kata Alex.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Calon Kepala Daerah Kepala Daerah DPRD Politik Dinasti Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Pasca Temuan Kasus Covid-19, Aktivitas di DPRD Jabar Dibatasi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi