Berperan Penting, UKPBJ KBB Mutlak Harus Miliki Sarpras Berkualitas

JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur dan menetapkan organisasi yang khusus menangani proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

UKPBJ KBB merupakan unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah yang bersifat permanen. Dalam pelaksanaanya UKPBJ dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga diperlukan evaluasi mengenai tingkat kepuasaan dari para pengguna jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sarana dan prasarana (sarpras) Kantor UKPBJ KBB ternyata masih memerlukan peningkatan kualitas. Kondisi saat ini terbilang belum optimal, kendati bukan berarti tidak memadai.

Sebagai unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, kualitas standarisasi sarpras akan berdampak pada pencapaian kinerja yang optimal, efektif, dan efisien.

Baca Juga:  Ini Harapan Kang Emil Untuk Warga Jabar Soal PSBB

Kepala Bagian Pengadaan Setda KBB sekaligus Kepala UKPBJ KBB Anni Roslianti mengatakan, UKPBJ memiliki fungsi sentral dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah melalui ketepatan lelang barang dan jasa. Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa.

“Kami harus melakukan kerja pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa,” kata kata Anni di Ngamprah, Senin (24/2/2020).

“Kemudian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah,” katanya, melanjutkan.

Dalam menjalankan fungsi itu, aktivitas di Kantor UKPBJ KBB kerap bersinggungan dengan berbagai kalangan, baik internal maupun eksternal, yang berkepentingan dalam lelang barang/jasa. Namun, saat ini di kantor yang berada di Gedung Bupati lantai 2 itu belum representatif untuk menunjang kegiatan pengadaan barang/jasa.

Baca Juga:  Meski Masuk Kemarau, Tapi Masih Turun Hujan, Begini Penjelasan BMKG

Ruangan di Kantor UKPBJ KBB terbilang sempit, panas, gelap bahkan kursi saja sudah rusak. Sesuai standard sarpras, Kantor UKPBJ harus memiliki Ruang Penerima Tamu, Ruang Pertemuan, Ruang Rapat Internal, Ruang Pejabat UKPBJ, Ruang Arsip, Ruang Kerja Pegawai dan Ruang Evaluasi Kualifikasi/Penawaran.

Untuk menunjang kegiatan seperti penawaran dan kaji ulang, sarpras seperti meja kursi pegawai, meja kursi rapat, LCD projector, perangkat komputer, printer scaner, mesin fotocopy, alat tulis kantor, jaringan internet, alat komunikasi, hingga lemari arsip wajib dimiliki.

“Di sini merupakan wajah dari pemerintah daerah, aktivitas pengadaan barang/jasa melibatkan berbagai pihak khususnya eksternal, kantor yang memenuhi standar dan refresentatif akan menunjang kinerja dan kepercayaan tamu yang datang,” sebutnya.

Meski dengan sarpras yang ala kadar, Anni telah berupaya menciptakan alur sirkulasi orang dengan merubah tata letak ruangan, serta ada penambahan ruang pelayanan di bagian depan. Dengan demikian, ketika ada tamu maka petugas yang akan keluar menemuinya di ruang konsultasi. 

Baca Juga:  PKB Kabupaten Cirebon Istimewa karena Catatkan Sejarah

“Kami ingin meningkatkan pelayanan, melalui pembenahan alur kerja, layout, dan cara penerimaan tamu, diharapkan semua personel di sini bisa fokus bekerja dan tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang tidak berkepentingan,” kata Anni.

Menurutnya, pelayanan tamu di ruang konsultasi di bagian depan kantor dimaksudkan agar pelayanan menjadi efektif dan efesien. Selain itu, pelayanan juga akan terkoneksi dengan sistem komputer di mana setiap tamu yang datang akan tercatat dalam buku tamu elektronik. 

“Kami ingin tertib dalam bekerja dan semuanya tercatat secara elektronik, sehingga ketika kami butuh data tinggal dibuka, dan juga untuk meminimalisasi ada tamu yang tak berkepentingan masuk ke kantor,” ucapnya. (Adv)