JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat dan pakar ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi angkat bicara soal tidak dinaikkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibeberapa daerah di Jawa Barat. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan opsi terbaik disaat kondisi recovering.
Dia mengatakan, hal tersebut sebagai upaya untuk memudahkan pengusaha dalam memulai kembali usahanya khususnya bagi industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia.
“Kita ketahui juga, pandemi sudah 9 bulan mengganggu di sini. Dampaknya ya berat juga untuk pengusaha, banyak usaha usaha industri padat karya yang gulung tikar akibat ini,” kata Acuviarta saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).
Dia menyebut, kaum buruh harus bersabar terhadap UMK yang tidak dinaikkan. Karena, lanjut dia, pada tahun depan akan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang sempat tertutup pandemi Covid-19.
“Kesabaran buruh ini pasti berbuah manis kok, pas pandemi banyak buruh yang dirumahkan. Jika buruh bersabar dengan tidak naiknya UMK, lapangan kerja akan kembali terbuka,” ucapnya.
Acuviarta menjelaskan alasan UMK tidak naik karena untuk memudahkan pengusaha, khususnya industri padat karya untuk kembali memulai aktivitas mereka.
“Dan ketika mereka bergerak secara otomatis lapangan pekerjaan yang semula sulit akan kembali terbuka,” jelasnya.
Selain itu, Acuviarta mengungkapkan bahwa masalah lain akan muncul jika UMK terus dinaikkan ketika kepastian pasar seperti saat ini tidak diperhatikan mulai dari usaha usaha yang berpindah lokasi, kesulitan usaha memulai bisnis mereka, hingga lapangan pekerjaan yang semakin minim.
“Kalau dipaksakan naik padahal situasi belum memungkinkan kayak sekarang ya dampaknya juga gak main-main. Industri bisa pindah dari Jabar, pengangguran akan tetap tinggi akibat upah buruh yang sangat tinggi,” ungkapnya.
“Usaha yang sudah tutup pasti berpikir dua kali untuk kembali buka karena modal untuk memulai usahanya saja sudah sangat tinggi,” tutupnya. (RNU)
