Hal tersebut sehubungan dengan jabatan definitif Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kosong seusai Edhy Prabowo ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu kemarin.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Minta Pemprov DKI Turut Terlibat Reboisasi Hutan di Bogor
Mantul! Dedi Mulyadi Sumbangkan Gajinya Untuk Korban Bencana
Agung mengatakan penunjukan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga jabatan tersebut tidak harus diisi kader Partai Gerindra lagi. Kader dari partai mana pun bisa mengisi jabatan tersebut bahkan dari non partisan sekalipun.
Mayarakat kelautan dan perikanan Indonesia, kata Agung, butuh sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang punya pandangan luas. Menteri yang paham dengan bagaimana cara membangun masyarakat perikanan tangkap tradisional menjadi masyarakat akuakultur yang maju.
"Potensi kelautan dan perikanan kita sangat besar. Misalnya saja budidaya ikan kerapu, mutiara, lobster dan sebagainya sangat banyak sekali," ujar Agung, Kamis (26/11/2020) dilansir dari laman Purwakartanews.
Halaman selanjutnya 1 2