JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat politik dari Institut Nusantara Politica Muhammad Agung Manggala menyebutkan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) layak untuk diisi oleh Politisi Golkar Dedi Mulyadi.
Hal tersebut sehubungan dengan jabatan definitif Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kosong seusai Edhy Prabowo ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu kemarin.
Agung mengatakan penunjukan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo sejatinya merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga jabatan tersebut tidak harus diisi kader Partai Gerindra lagi. Kader dari partai mana pun bisa mengisi jabatan tersebut bahkan dari non partisan sekalipun.
Mayarakat kelautan dan perikanan Indonesia, kata Agung, butuh sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang punya pandangan luas. Menteri yang paham dengan bagaimana cara membangun masyarakat perikanan tangkap tradisional menjadi masyarakat akuakultur yang maju.
“Potensi kelautan dan perikanan kita sangat besar. Misalnya saja budidaya ikan kerapu, mutiara, lobster dan sebagainya sangat banyak sekali,” ujar Agung, Kamis (26/11/2020) dilansir dari laman Purwakartanews.
Agung menilai, melalui pembangunan akuakultur akan membuka lapangan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kemudian akan meningkatkan produksi dan ekspor yang dapat menghasilkan pajak dan devisa yang bermanfaat bagi negara.
“Dalam hal akuakultur, dengan manajemen yang baik Indonesia pasti bisa mengalahkan Vietnam,” kata Agung.
Menurut Agung kunci dari peralihan masyarakat perikanan tangkap tradisional ke Akuakultur membutuhkan kepemimpinan dan good governance. Dengan kepemimpinan yang kuat, Akuakultur Indonesia bisa lebih maju dari Vietnam. Dengan konsisten menerapkan prinsip good governance yang bebas dari KKN, kebijakan yang lahir akan betul-betul mewakil kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan.
“Sosok Dedi Mulyadi yang saat ini berada di komisi IV DPR RI, sangat layak untuk mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, karena punya bekal kepemimpinan yang kuat. Dapat menyelenggarakan good governance di bidang kelautan dan perikanan. Punya pandangan yang luas untuk bagaimana membangun akuakultur di Indonesia,” ucapnya. (Red)
