Polemik Pembentukan TAP, Biro Hukum Setda Jabar: Itu Kewenangan Gubernur

Gubernur dapat membentuk tim sebagai organ pendukung staf ahli dalam membantu menjalankan fungsi staf ahli.

Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Jabar, Nurul Diana dan anggota DPRD Jabar saat audiensi dengan Ormas Pekat, Jum'at (27/11/2020). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Biro Hukum Setda Jawa Barat menyebut pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) merupakan kewenangan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Jabar, Nurul Diana mengatakan, sesuai dengan Pergub Nomor 76 Tahun 2018 pasal 19 ayat 1 yang berisikan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah Provinsi Jabar, Gubernur dapat membentuk tim sebagai organ pendukung staf ahli dalam membantu menjalankan fungsi staf ahli.

Baca Juga:

Sebelum Bergabung, Ferdinand Sinaga Sudah Diincar Persib Sejak Lama

Mengulas Asal-usul Curug Cipurut Sebagai Destinasi Wisata Purwakata



Kemudian, lanjut dia, pada ayat 2, tim yang dimaksudkan di ayat 1 membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan terlaksananya program pembangunan sebagai mana di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lalu pada ayat 3 pembetukan tim yang dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Kepgub.

"Jadi, Gubernur mempunyai kewenangan untuk membuat tim yang membantu staf ahli dalam memberikan masukan. Kalau dilihat dari struktur TAP legal dan sudah tercantum dalam Pergub," kata Diana di Bandung, Sabtu (28/11/2020).

Dia menjelaskan, pembentukan Pergub tersebut tidak serta merta dibuat tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu. Gubernur, sambung Diana, telah berkonsultasi pada Prof Asep Warlan Yusuf sebagai pakar hukum administrasi negara.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : TAP Jabar Biro Hukum Setda Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pemprov Jabar Nurul Diana Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi