JMN Channel


DPRD Jabar Sarankan FKPPN Jabban Tempuh Jalur Hukum

Tidak bisa terlalu jauh mengintervensi, sebab persoalan tersebut merupakan internal perusahaan dan karyawan.

Caption: Ketua komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan. (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat menyarankan Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) untuk menempuh jalur hukum lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar dalam menyelesaikan permasalahan Santunan Hari Tua (SHT) yang belum dibayar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

"Kami juga menawarkan kepada pihak FKPPN Jabar-Banten untuk menempuh jalur hukum melalui Disnakertrans Jabar," kata Ketua komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan di Bandung, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga:

Ratusan Masyarakat Pesisir Danau Toba Ikuti Vaksinasi Massal

DPRD Jabar Minta Pemerintah Pertimbangkan Pelonggaran Sektor Pariwisata



Dia menjelaskan bahwa DPRD Jabar akan mengawal FKPPN Jabar-Banten, bila hal tersebut memang akan ditempuh. Akan tetapi, lanjut Dadang, pihaknya tidak bisa terlalu jauh mengintervensi, sebab persoalan tersebut merupakan internal perusahaan dan karyawan.

"Akan tetapi bilamana tawaran yang telah digulirkan diterima maka kami akan mengawalnya," jelasnya.

Kendati demikian, Dadang mengungkapkan, DPRD Jabar tidak akan memaksa FKPPN untuk menempuh jalur hukum.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Jabar FkkPPN Jabban Santunan Hari Tua PTPN VIII PT Perkebunan Nusantara FKPPN Jabar-Banten Jabrnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi