Seruduk Pemkot Cimahi, Massa Aksi GPKC Minta ASN Lebih Profesional

JABARNEWS | CIMAHI – Gerakan Pemuda Kota Cimahi (GPKC) melakukan aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk segera menangani penyebaran Covid-19 dan meminta para ASN untuk tetap memberikan pelayanan secara profesional meski Wali Kota Cimahi ditangkap KPK.

Presidium Gerakan Pemuda Kota Cimahi, Septian Anggi Suryana mengatakan bahwa Kota Cimahi merupakan kota yang tidak terlalu besar tetapi selalu menjadi sorotan publik. Hal ini karena tiga kepala daerah Kota Cimahi tertangkap oleh KPK.

“Hal ini akan berdampak semakin rendahnya kepercayaan masyarakat Kota Cimahi kepada pemerintah dalam mengelola urusan publik,” kata Anggi disela-sela aksinya di Depan Gedung B Pemkot Cimahi, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga:  Yang Disebut-sebut Cawapres Jokowi Buka Suara

“Aksi ini sebagai bentuk dukungan moral kami dan saya pribadi sebagai putra daerah berharap terhadap ASN agar tetap fatsun terhadap konstitusi,” tambahnya.

Dia menjelaskan, tertangkapnya tiga Wali Kota Cimahi tidak bisa dipukul rata dengan prilaku ASN yang korup. Menurutnya, ditemukan fakta bahwa tidak ada ASN yang terlibat dalam kasus yang menyeret wali kota.

Baca Juga:  Tak Long March, Aksi Cinta Kalimat Tauhid Tetap Berjalan Lancar

“Tertangkapnya wali kota justru harus menjadi momentum perbaikan bagi ASN agar menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayan publik yang bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan pelayanan publik secara baik,” jelasnya.

Selanjutnya, Anggi mengungkapkan, sudah seharusnya ini menjadi harapan bersama dan dapat dijadikan pelajaran bagi kepala daerah berikutnya supaya mematuhi konstitusi yang berlaku dan tidak serta merta melakukan rotasi dan mutasi ASN berdasarkan like or dislike.

Baca Juga:  Uang Palsu Beredar Di Majalengka, Polisi Amankan Tiga Pelaku

“Siapapun kepala daerah Kota Cimahi kedepan dengan terjadinya musibah ini harus menjadi pembelajaran yang berharga bagi kepala daerah. Tapi harus memperhatikan analisis beban kerja (ABK), analisis jabatan (Anjab), dan merit sistem,” ungkapnya.

Anggi berharap, kedepannya para ASN tidak ada lagi yang menuhankan pimpinan/jabatan. Karena, sambung dia, atasan para birokrat ialah masyarakat, sedangkan wali kota hanyalah user.

“Mengabdilah pada masyarakat, dengan mengabdi kepada masyarakat maka penilaian wali kota pun tidak mungkin salah,” tutupnya.

Penulis: Rian Nugraha