Seperti di Kemensos, Bansos Covid-19 Jabar Perlu Diselidiki KPK

Sejak awal, Banser Jabar meminta agar skema bansos Covid-19 ini dilakukan secara tunai, karena itu jauh lebih efektif dan efisien.

Komandan Banser Jabar Yudi Nurcahyadi. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG – Pengungkapan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial menjadi bukti bahwa skema pemberian bansos berpotensi disalahgunakan.

Komandan Banser Provinsi Jawa Barat Yudi Nurcahyadi menyatakan bahwa potensi penyelewengan bansos Covid-19 cukup terbuka dilakukan oleh pemangku kebijakan anggaran.

Baca Juga:

Liga Belum Jelas, Pemain Persib Terobati Piala Menpora 2021

Ridwan Kamil Sebut Kampung Tangguh Jaya Tekan Laju Penularan Covid-19 di Bodebek



Pasalnya, dalam kondisi bencana dan darurat, proses pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian pula dalam proses penganggaran, pemerintah memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan ketat. Termasuk oleh lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan.

“Titik rawan korupsinya ada dalam pengadaan barang sembako. Ada potensi kolusi yang melibatkan orang dekat pejabat, mark up harga, konflik kepentingan, feedback dan kecurangan," kata Yudi, dalam rilis yang diterima, Minggu (6/12/2020).
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Bansos Covid-19 KPK Pemprov Jabar Banser Jabar Yudi Nurcahyadi Kasus Korupsi Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Bawaslu Jabar Klaim Pilkada 2020 Berjalan Sesuai Harapan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi