JABARNEWS | BANDUNG – Pengamat Pemerintah dan Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yusa Djuyandi mendorong aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan bantuan sosial (bansos) di Jabar.
Dia mengatakan, meski dalam penyaluran bansos melibatkan pengawasan KPK. Namun, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang menjalankan praktik korupsi.
“Kalau memang ada dugaan atau kecurigaan penyelewengan, maka saya kira KPK perlu menelusurinya. Soal ada atau tidaknya oknum pejabat Pemda yang bermain kita perlu mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan,” kata Yusa saat dihubungi jabarnews.com, Senin (7/12/2020).
Dia menduga, bahwa ketika ada bencana atau pandemi, bansos menjadi rawan dan potensi untuk dikorupsinya tinggi. Oleh karena itu, Yusa menekankan bahwa dana bansos harus dikawal dan diawasi dengan serius.
“Bansos, terlebih ketika ada bencana atau pandemi, potensi untuk di korupsinya cukup tinggi. Karenanya pengawasannya harus serius,” ucapnya.
Kendati demikian, Yusa menyayangkan atas korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang secara tidak langsung telah mencederai kepercayaan masyarakat.
“Terkait kasus korupsi Bansos Covid yang menimpa Mensos dan jajarannya, itu menandakan bahwa masih ada elite di pemerintahan yang tidak peka dan peduli kepada nasib rakyat, sehingga dana Bansos pun mereka korupsi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Yusa mewajarkan jika ada masyarakat yang marah atau kecewa terhadap pemerintah. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, segala kebutuhan hidup jadi susah, terlebih ada dana bansos tapi dikorupsi.
“Saya kira wajar masyarakat marah. Moralitas beberapa politisi dan pejabat pemerintah sudah luntur, sebab seharusnya di tengah pandemi ini justru mereka dituntut kepekaan sosialnya,” tutupnya.
Penulis: Rian Nugraha
