Soal Tindak Pidana Cyber Terrorism, Begini Kata Pakar Hukum

Kebijakan formulasi yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana Cyber Terrorism perlu mengatur tindak pidana tersebut secara khusus

Pakar hukum dari Universitas Suryakancana, Saptaning Ruju Paminto. (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Pakar hukum dari Universitas Suryakancana, Saptaning Ruju Paminto menilai tindak pidana Cyber Terrorism berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan penyalahgunaan di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Dia mengatakan, pengaturan dan perumusan tindak pidana Cyber Terrorism berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Juncto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, erat kaitannya dengan tindak pidana Cyber Terrorism pada tiap-tiap pasalnya yakni pasal 30, pasal 31 dan pasal 33.

Baca Juga:

Kementerian PUPR Akan Bangun Jalan Nasional Sei Rampah Jadi Dua Jalur

Berenang di Danau Toba, Pelajar SMA Tewas Tenggelam



"Oleh karena itu, nampak bahwa perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menekankan pada aspek penggunaan keamanan Sistem Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik," kata Saptaning dalam pemaparan disertasinya di Universitas Islam Bandung (Unisba), Kamis 10/12/2020).

"Cyberterrorism juga masuk pada penyalahgunaan di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh para pelaku Cyber Terrorism," tambahnya.

Saptaning menjelaskan, kebijakan formulasi yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana Cyber Terrorism perlu mengatur tindak pidana tersebut secara khusus.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Tindak Pidana Cyber Terrorism Pakar Hukum UU 11 Tahun 2008 UU 19 Tahun 2016 UU ITE Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi