JABARNEWS | PURWAKARTA – Rencana pemerintah membuka Pembelajaran Tatap Muka di awal tahun 2021, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta sekolah benar-benar telah memastikan kesiapannya mulai dari izin hingga penerapan protokol kesehatan sebelum membuka pembelajaran tatap muka (PTM).
Menurut pria yang akrab disapa Huda itu, ada sejumlah sekolah yang keliru menyikapi kebijakan dari surat keputusan bersama (SKB) empat Menteri.
Huda mengatakan, ada sekolah yang mengganggap kebijakan pembelajaran tatap muka adalah hal yang wajib.
“Padahal, sekali lagi ini adalah kebijakan alternatif bagi sekolah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, bagi yang belum jangan maksain,” ucap polisitis Partai Kebangkitan Bangsa itu, saat ditemui di Komplek Kantor Pemkab Purwakarta, pada Senin (14/12/2020).
Jadi, Huda meminta, sekolah tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, sampai sekolah yang bersangkutan siap untuk melaksanakan protokol kesehatan.
“Jadi tergantung kesiapan temen-teman sekolah masing-masing di seluruh Indonesia, kalau di rasa gak siap tidak usah buru-buru membuka. Jadi tidak ada kewajiban,” ungkapnya.
Huda mengungkapkan, jika hingga pertengahan Desember tetap terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19, Komisi X akan meminta Kemendikbud meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Kalau rekornya naik terus, saya kira nanti komisi X akan meminta kepada Kemendikbud beserta Kementerian yang lain melakukan evaluasi. Karena sekali, lagi hukum tertinggi kita adalah keselamatan peserta didik dan pendidik,” tegasnya.
Penulis: Gigin Ginanjar
