JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mempertanyakan terkait kejadian kerumunan di Bandara Soekarno Hatta Jakarta saat penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang tidak diperiksa.
Hal tersebut dikatakan Ridwan Kamil seusai menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus Megamendung di Mapolda Jabar, Rabu (16/12/2020).
“Jika Gubernur Jabar, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara diperiksa. Harusnya Bupati di tempat yang banyak itu harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama yang saya alami, sebagai warga negara yang baik,” kata Emil, sapaan akrabnya.
Emil menjelaskan bahwa jika bicara proporsi hukum undang-undang di Indonesia, Jabar itu adalah daerah otonom berbeda dengan DKI Jakarta daerah khusus. Di Jabar, lanjut dia, Bupati/Wali Kota dipilih oleh masyarakat dan DKI dipilih oleh Gubernur.
Maka, sambung Emil, dengan sistem daerah otonomi ini, acara lokal seperti di Megamendung itu tanggung jawab pemerintah lokal.
“Ada ribuan acara yang tidak perlu diberitahukan ke Gubernur karena bukan kewenangannya. Di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal,” jelasnya.
Menurut Emil, kalau secara teknis perundang-undangan harus adil dan proporsional. Sedangkan, ada tiga peristiwa yaitu di Bandara, di Jakarta, dan di Bogor.
Seharusnya, sambung Emil, awal peristiwa kerumunan di Bandara yang mesti diperiksa karena terjadi kerumunan massa yang banyak serta mengakibatkan kerugian secara materil.
“Kenapa harus kami yang dimintai keterangan, kalau urusannya hanya kedatangan Habib Rizieq. Harusnya yang diperiksa itu peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif kerumunan yang luar biasa dan mengalami kerugian material, tapi malah tidak mengalami yang saya alami (pemeriksaan),” tutupnya.
Penulis: Rian Nugraha
