JABARNEWS | BANDUNG – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Profesor Karim Suryadi menilai, pernyataan Ridwan Kamil mengkritisi pernyataan Mahfud MD terkait kepulangan Habib Rizieq dinilai tak bersifat politis.
Penilaian tersebut disampaikan Karim menyusul pernyataan Ridwan Kamil yang menuntut Mahfud MD bertanggung jawab atas pernyataannya sehingga memicu kekisruhan Habib Rizieq Shihab berlarut-larut.
“Ada akar persoalan yang terletak pada mereka yang harus bertanggung jawab, tapi tak mau mengambil tanggung jawab dan menimpakan beban kesalahan kepada polda (kepolisian daerah) dan kepala daerah di mana Mahfud MD sebagai salah satu pihak yang memberikan sinyal,” kata Karim, dilansir dari Okezone, Rabu (16/12/2020).
Ia mengemukakan, penjemputan Habib Rizieq oleh ribuan simpatisan dan pendukung saat tiba di Tanah Air memang seakan dibiarkan begitu saja. Tak hanya oleh Mahfud MD, tapi juga pihak-pihak lain.
“Misal kenapa BIN (Badan Intelijen Negara) tidak beroperasi kalau memang melarang, pihak Istana tidak melarang, kalau pulang ya pulang saja. Jadi menurut saya (pernyataan) Mahfud MD seperti (fenomena) gunung es,” ujarnya.
Lewat sikap kritisnya itu, tutur Karim, Ridwan Kamil tidak hanya menyoroti Mahfud MD sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab, namun juga sejumlah pihak di lingkungan istana dan otoritas keamanan lebih tinggi, bukan sekadar Polda Jabar atau Polda Metro Jaya.
“Saya tidak melihat ada motif politik di balik pernyataan RK (Ridwan Kamil), akan menembak siapa, menyeret siapa. Menurut saya, RK justru mengungkap fakta politik yang sebenarnya. Jangan sampai ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, tapi menimpakan itu kepada polisi di daerah dan gubernur, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jabar,” tutur Karim.
Karim pun mengapresiasi sikap kritis Ridwan Kamil. Bahkan, dia menyebut sikap kritis tersebut sebagai bentuk keberanian dan kejernihan berpikir dalam melihat persoalan Habib Rizieq yang berlarut-larut.
“Penangkapan, penembakan, pemanggilan HRS (Habib Rizieq Shihab) dan pengikutnya kemudian (pemanggilan) gubernur, pencopotan kapolda, itu adalah gejalanya bukan akar persoalan,” katanya.
“Jadi, ibarat pemerintah atau aparat keamanan yang lebih tinggi melihat api menyala di kayu, tapi hanya mengipas-ngipasi atau berusaha mengurangi, agar asapnya tidak begitu pekat,” ucap Karim.
Padahal, tutur dia, pemerintah sebagai pihak otoritas di negeri ini seharusnya segera menuntaskan kasus Habib Rizieq dengan cara menyelesaikan akar persoalan.
“Seharusnya kayu bakarnya yang diambil, bukan menghilangkan atau menutupi asapnya atau mengipasi agar apinya lebih kecil,” tuturnya.
Karim mengatakan, berlarut-larutnya penanganan kasus Habib Rizieq Shihab bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah, terutama dalam upaya penegakan hukum.
“Saya dan siapapun ingin melihat kasus ini dilihat secara hukum, objektif, pendekatannya yuridis formal berkeadilan, itu yang ingin saya lihat. Sehingga, tidak merembet ke mana-mana,” kata Karim.
