JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung pernyataan Gubernur Jabar, Ridwal Kamil yang menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga harus bertanggung jawab atas kasus kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS).
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan, peristiwa tersebut kini telah menjadi polemik nasional bahkan internasional. Oleh karenanya, dia meminta hal tersebut menjadi konsentrasi bersama untuk menyelesaikannya.
“Jadi saya setuju dengan Gubernur Jabar. Jangan sampai hanya menyalahkan Kepala Daerah maupun Polda,” kata Haru saat dihubungi, Jumat (18/12/2020).
Dia menjelaskan, seharusnya Pemerintah Pusat dari awal harus bertanggung jawab penuh. Sehingga, lanjut Haru, tidak hanya menyalahkan Pemda, sebab tidak adanya kebijakan yang pasti dari Pemerintah Pusat.
“Kalau memang dari awal mengatakan tidah boleh ada kerumuman ya ngomong,” jelasnya.
Menurut Haru, Kepala Daerah maupun Polda merupakan pelaksana teknis di lapangan. Sebab, sambung dia, pemegang kebijakan strategis berada di Pemerintah Pusat.
Atas dasar itu, Haru menilai, jangan sampai yang terkena imbas dari peristiwa tersebut hanya Pemda saja.
Kendati demikian, Haru menyebut bahwa Pemerintah Pusat jangan hanya memberhentikan Polda dan memeriksa Gubernur. Akan tetapi dibutuhkan kebijakan yang jelas oleh Pemerintah Pusat.
“Misalkan dari awal mengatakan ‘silakan’, setelah itu tertib tapi tidak ada parameter yang jelas,” tutupnya.
Penulis: Rian Nugraha
