JABARNEWS | BANDUNG – DPW Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi PKS DPRD Jabar mengkritisi kebijakan Ridwan Kamil yang tidak melanjutkan program bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19 pada 2021 mendatang.
DPW PKS dan Fraksi PKS DPRD Jabar mendesak Gubernur Jabar Ridwan Kamil melanjutkan program tersebut.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar dalam menyikapi pembangunan Jabar selama satu tahun ke belakang yang digelar secara online melalui webinar Zoom meeting, Jumat (18/12/2020) kemarin.
Ketua DPW PKS Jabar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menegaskan bahwa PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
Dalam paparannya, Haru menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai penyusunan sembilan rancangan peraturan daerah (raperda) yang menurutnya berpihak kepada rakyat.
“Lima raperda sudah selesai. Ada tiga (Raperda) lagi saat ini, termasuk salah satunya Raperda RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengah daerah) karena terjadinya pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini,” ucap Haru.
Menurut Haru, RPJMD Jabar 2018-2023 harus ada perubahan mengingat situasi pandemi Covid-19 masih panjang.
“Dalam APBD perubahan 2020 misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik, seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta command center. Seharusnya, apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan,” katanya.
Haru juga menilai bahwa saat ini, kebijakan Pemprov Jabar belum maksimal berpihak kepada rakyat.
“Saya berharap, anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun, fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat pandemi ini,” katanya.
Fraksi PKS DPRD Jabar pun mendesak Gubernur Jabar untuk mengeluarkan kebijakan melanjutkan bansos bagi warga terdampak pandemi Covid-19 pada 2021 mendatang.
“Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini,” ujarnya.
Apalagi, kata Haru, dalam anggaran pembangunan Jabar 2021 tidak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19. Haru kembali menekankan bahwa penanganan Covid-19 harus maksimal karena jumlah penduduk di Jabar sangat besar, bahkan tertinggi di Indonesia.
“Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar terkait vaksin Covid-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya tentang penanganan Covid-19 ini didengar di Jabar,” katanya.
“Saya melihat hanya gimick aja subtasninya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah yang saat ini masih dibahas ditingkat pansus (panitia khusus) sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021,” katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf yang hadir dalam webinar Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
“PKS ada di masyarakatnya ini menjadi bagian, sifatnya melengkapi atau kerja sama yang baik,” katanya.
Meski begitu, Asep memandang PKS harus memiliki program partisipasi masyarakat. Menurutnya, saat ini, PKS belum memiliki program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
“Ini penting dibangun sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS,” katanya.
Tanpa adanya unit itu, kata Asep, PKS hanya akan mengerjakan program partisipasi masyarakat yang telah diprogramkan saja.
“Hasil kajiannya, yakni keterbukaan dan penyerapan aspirasi dari apa yang dikerjakan PKS saat ini,” jelasnya.
Asep juga menyebut, program merakyat yang diusung PKS saat ini baru sebatas improvment, bukan transformasi.
“Arus dua arah harus ada komunikasi dan sinergis karena kejujuran, keihklasan bukan hanya diskusi saja, namun bagaimana PKS harus menjadi solusi publik saat ini,” katanya.
Sumber: Inews
