JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa ada 19 kecamatan di Jabar yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri maupun Swasta.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, data tersebut berdasarkan Statistik Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 2019-2020 yang diterima dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jabar tentang sebaran SMA dan SMK.
“Statistik Pusdatin ini menggambarkan bahwa ternyata dari kecamatan-kecamatan yang ada di Jabar itu ada 19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK bak negeri maupun swasta,” kata pria yang akrab disapa Gus Ahad ini saat dihubungi jabarnews.com, Senin (21/12/2020).
Dari ke-19 kecamatan yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri maupun swasta, yaitu: Kecamatan Taleun di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Banjar Anyar, Sukamantri, dan Tambaksari di Kabupaten Ciamis. Kecamatan Pangatikan di Kabupaten Garut. Kecamatan Ganeas, Cisitu, Cisarua, dan Jatigede di Kabupaten Sumedang. Kecamatan Cipicung, Cimahi, Kalimanggis, Nusa Herang, Karang Kencana, Cibeureum, Haltaras, dan Cilebat di Kabupaten Kuningan. Kecamatan Pondok Salam di Kabupaten Purwakarta. Dan Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Sukabumi.
Gus Ahad menjelaskan bahwa total 19 kecamatan ini diprediksikan akan ada penambahan jumlah penduduk usia sekolah sekitar 17.139 orang.
“Saya terkejut selama kami menjadi anggota DPRD kami baru kali ini ada data yang demikian. Berarti ada 19 kecamatan di Provinsi Jawa Barat daerah penyangga Ibu Kota ternyata tidak punya SMA dan SMK negeri maupun swasta,” jelasnya.
Lebih jauh, Gus Ahad mengungkapkan bahwa DPRD Jabar juga menemukan fakta yang menjadi masalah besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yakni ada 217 kecamatan tanpa SMA Negeri, 238 kecamatan tanpa SMA Swasta.
Tak hanya SMA, Gus Ahad menyebut ada 378 kecamatan tanpa SMK negeri, dan 61 kecamatan tanpa SMK Swasta.
“Jadi, kalau melihat visi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang sekarang ini dijadikan prioritas bahwa pendidikan itu untuk semua, maka akses pendidikan untuk semua berarti ini kita punya masalah besar bahwa pemerataan pendidikan secara geografis di Jabar ini masih belum tercapai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ucap Gus Ahad, Komisi V akan terus memperhatikan permasalahan ini karena seharusnya di Jabar tidak ada kecamatan yang tidak ada sekolah SMA dan SMK-nya.
Dia juga meminta kepada stakeholder terkait untuk membenahi dan memenuhi blank spot sekolah SMA dan SMK.
“Masih ada ratusan kecamatan tidak punya sekolah negeri SMA maupun SMK negeri di kecamatan itu,” ucapnya.
“Semoga ini bisa menjadi sebuah komitmen dari semua pihak agar pembangunan pemerataan pendidikan di Jawa Barat bisa kita kejar,” tutupnya.
Penulis: Rian Nugraha
