Dianggap Berlebihan, Pers Minta Cabut Maklumat Kapolri Tentang PFI

Gabungan komunitas pers, Jumat (01/01/2021) mengeluarkan pernyataan sikap bersama agar Kapolri mencabut Pasal 2d dalam maklumat Kapolri Nomor:Mak/1/I/2021, karena dinilai telah melanggar UUD 45 tentang kebebasan berpendapat dan dinilai berlebihan.. (Foto: internet)

JABARNEWS | JAKARTA - Gabungan komunitas pers, Jumat (01/01/2021) mengeluarkan pernyataan sikap bersama agar Kapolri mencabut Pasal 2d dalam maklumat Kapolri Nomor:Mak/1/I/2021, karena dinilai telah melanggar UUD 45 tentang kebebasan berpendapat dan dinilai berlebihan.

Maklumat Kapolri Nomor:Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.

Baca Juga:

Hari Ini, Polri Akan Gelar Perkara Rekening FPI yang Dibekukan

Ada 92 Rekening FPI Rampung Diperiksa PPATK, Hasilnya Gimana?



Komunitas pers yang ikut menandatangangi pernyataan sikap tersebut adalah Abdul Manan (Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen/AJI) Indonesia,

Atal S. Depari (Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia/PWI Pusat), Hendriana Yadi (Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI),

Hendra Eka (Sekjen Pewarta Foto Indonesia/PFI), Kemal E. Gani (Ketua Forum Pemimpin Redaksi/Forum Pemred), dan Wenseslaus Manggut (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : komunitas pers maklumat kapolri Nomor:Mak/1/I/2021 pasal 2d kebebasan pers UUD 45 front pembela islam PFI pwi amsi aji ijti jabarnews

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Resmi, Pemerintah Terbitkan SE Larangan ASN Terlibat FPI

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi