Live Stream Bandung 132 TV


Dianggap Berlebihan, Pers Minta Cabut Maklumat Kapolri Tentang PFI

Gabungan komunitas pers, Jumat (01/01/2021) mengeluarkan pernyataan sikap bersama agar Kapolri mencabut Pasal 2d dalam maklumat Kapolri Nomor:Mak/1/I/2021, karena dinilai telah melanggar UUD 45 tentang kebebasan berpendapat dan dinilai berlebihan.. (Foto: internet)

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

Baca Juga:

Hari Ini, Polri Akan Gelar Perkara Rekening FPI yang Dibekukan

Ada 92 Rekening FPI Rampung Diperiksa PPATK, Hasilnya Gimana?



3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers. (rilis)
Halaman sebelumnya  1 2 3
Tags : komunitas pers maklumat kapolri Nomor:Mak/1/I/2021 pasal 2d kebebasan pers UUD 45 front pembela islam PFI pwi amsi aji ijti jabarnews

berita terkait

Resmi, Pemerintah Terbitkan SE Larangan ASN Terlibat FPI

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi