Permata Sayangkan Manajemen RSUD Bayu Asih Tak Tegas Pada Pelanggar Kode Etik Nakes

JABARNEWS | BANDUNG – Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB Permata) menyoroti aksi tenaga kesehatan (nakes) RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta hanya diberikan sanksi ringan.

Ketua PB Permata Mochammad Ilga Sopian Maksum menilai manajemen RSUD tidak tegas terhadap pelanggaran Nakes yang mengunggah konten penolakan vaksin, dengan menggunakan suara Presiden RI Joko Widodo. Hal ini terkait Kode Etik Nakes.

“Permata menyayangkan mengutuk keras adanya nakes yang bermain-main, disaat orang lain serius penangan Covid, dan mensosialisakian vaksin, supa masyarakat ikut ingin di vaksin, tapi ini malah menyerukan propaganda yang menolak vaksin,” ujar Mohammad Ilga, Senin (11/1/2020).

Baca Juga:  Dewan Tinjau Listrik Masuk Desa Di Bandung Barat

Selain itu, kata dia, dalam kasus ini, nakes malah berdalih video itu dibuat untuk alasan hiburan karena mereka cukup tertekan sehari-hari ketemu pasien Covid-19 dan bekerja di IGD setiap hari.

Ia menilai, hal ini menjadi peristiwa paling buruk yang terjadi di Purwakarta, dimana harus menjadi perhatian serus, mengingat nakes itu bukan orang yang awam, kata dia, malah mengunakan isu sensitif untuk hiburan.

Baca Juga:  Kecelakaan di Tol Cipali, Satu Tewas Tiga Kritis

“Kedisiplinan nakes itu, berkaitan dengan kode etik. Kasus ini, dalam video tiktok, nakes mengisi waktu kerja untuk bermain sebagai hiburan. itu bukan upaya hiburan dengan membuat konten tolak vaksin. Semua sudah tahu, pandemi ini membuat orang semua cape, pusing dan sibuk penanganan Covid-19. Pasti masyarakat menyangkan manajemen RSUD ada yang salah, apalagi tidak diberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Baca Juga:  20 Kepala Desa Di Tasik Nyalon Di Pileg 2019

Kemudian, kata Ilga, peristiwa ini berkaitan masalah prilaku terhadap kedisiplinan, dimana para nakes tersebut harus diberikan sanksi yang setimpal oleh pihak manajemen RSUD Bayu Asih.

“Harus ada sanksi tegas, jangan sampai kejadian ini jadi contoh di masyarakat, bahwa penolakan vaksin merupakan hal yang wajar, Padahal, ini(vaksinasi Covid-19) jelas program pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19,” pungkasnya.