Menurut dia, apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan, yang menegaskan pelayanan kesehatan harus mengedepankan keselamatan masyarakat.
"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," katanya.
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," tutur Hasto.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," lanjut Hasto.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," katanya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," katanya.
Baca Juga:
Vaksinasi Covid-19 Kepada Lansia di Bandung Berjalan Lambat, Kenapa?
Yana Mulyana Sebut Vaksinasi Covid-19 Pada Lansia Butuh Penangan Khusus
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," tutur Hasto.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," lanjut Hasto.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," katanya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
