Dedi Mulyadi Sumbangkan Gaji dan Tunjangan Untuk Korban Bencana

JABARNEWS | JAKARTA – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi akan menyumbangkan gaji dua bulan, Februari dan Maret untuk korban bencana banjir di sejumlah daerah di Indonesia. Gaji dua bulan itu untuk penanganan bencana alam di Indonesia.

“Saya akan sumbangkan gaji dan juga tunjangan dua bulan untuk penanganan bencana di Indonesia,” kata Dedi, Rabu (20/1/2021).

Dedi mengatakan pemberian sumbangan gaji dirinya sebagai anggota DPR itu sebagai bentuk keprihatinan terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga:  Banyak RS Masih Kesulitan Oksigen, Pemkot Bandung Diminta Lebih Sigap

“Ini tentu di dalamnya ada faktor kelalaian manusia sehingga bencana ini menimbulkan kerugian, terutama untuk masyarakat kecil,” kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Menurut Dedi, gaji dan tunjangannya selama dua bulan ini bagi dirinya mungkin biasa saja. Tapi bagi mereka yang sangat membutuhkan, bantuan tersebut tentu sangat bermakna.

“Saya berpikir gaji dan tunjangan Februari-Maret bagi saya mungkin maknanya biasa saja, tapi bagi mereka sangat besar maknanya terhadap apa yang dibutuhkan,” katanya.

Baca Juga:  Kematian Janda Cantik Di Lembang Sisakan Misteri

Bencana alam banjir dan longsor terjadi di sejumlah daerah. Di Sumedang, Jawa Barat, longsor menerjang perumahan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, yang mengakibatkan 40 orang tewas tertimbun.

Sementara di Kabupaten Bogor, banjir bandang menerjang kawasan Gunung Mas, Puncak, yang mengakibatkan sejumlah rumah hancur. Belum ada laporan korban jiwa dalam bencana itu.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Melonjak, Sampai Tanggal Ini Warga Cimahi Dilarang Gelar Resepsi

Kemudian bencana gempa juga mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Sekitar 90 warga tewas tertimpa reruntuhan bangunan.

Sementara di Kalimantan Selatan, banjir menerjang banyak kawasan dengan ketinggian 1 meter lebih.

Untuk banjir di Kalimantan, Dedi yang juga wakil ketua Komisi IV menengarai bencana itu salah satunya akibat penambangan di kawasan hutan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi penambangan di hutan Kalimantan.