JABARNEWS | BANDUNG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung angkat bicara soal rentenir berkedok koperasi yang sering menyengsarakan masyarakat.
Kepala Dinas KUMKM Kota Bandung Atet Dedi Handiman mengatakan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satgas Anti Rentenir untuk mengawasi dan mengevaluasi para koperasi yang di dalamnya melakukan praktik rentenir.
“Terutama di Bidang Pengawasan Koperasi, sehingga koperasi-koperasi yang tadinya berkedok rentenir ada informasi ke kami sehingga langsung dievaluasi,” kata Atet dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/1/2021).
“Memang menjadi feedback bagi kami mengevaluasi dan mengawasi. Walaupun ternyata koperasinya berada di luar Bandung. Jadi permasalahannya di sini, dan itu akhirnya bukan kewenangan kita,” tambahnya.
Atet yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Satgas Anti Rentenir ini menjelaskan, pihaknya juga bersama dinas lain akan mengkoordinasikan terkait kebutuhan para peminjam. Yaitu mencari alternatif pembiayaan atau sumber dana, serta dengan program yang ada di dinas.
“Misalnya ada yang meminjam uang untuk pendidikan, padahal ada akses pendidikan gratis atau program beasiswa. Nanti ke depan bisa dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan jadi agar ada jalan keluar,” jelasnya.
Atet mengaku, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat utang pada rentenir salah satunya karena modal usaha. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan mencari solusi dengan meminjamkan modal dan memberikan edukasi.
“Kemudian untuk modal usaha. Ada dari Baznas misalnya. Ada juga yang perlu dibina seperti orang yang kecanduan berutang, bisa disampaikan untuk konsultasi dengan pemberdayaan keluarga, bagaimana cara mengatur perekonomian rumah tangga agar tidak konsumtif,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Satgas Rentenir Kota Bandung telah menerima sekitar 5.720 pengaduan dari warga yang terjerat atau menjadi korban rentenir. Dan selama tahun 2020, Satgas mencatat ada peningkatan aduan sekitar 30 persen yang kebanyakan korban pinjaman online.
