JMN Channel


Ridwan Kamil Pastikan Relokasi Warga Terdampak Longsor Sumedang

Ridwan Kamil meminta seluruh pemerintah kota/kabupaten segera mengevaluasi pemukiman di wilayah rawan bencana.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Humas Pemprov Jabar)

"RPB itu nanti isinya merupakan rincian implementasi lebih rinci dari Pergub tersebut  disesuaikan dengan kebutuhan daerah," papar Dani.

RPB itu bentuknya bisa berupa Perda atau Peraturan Bupati/Wali Kota atau peraturan Kepala Daerah. RPB merupakan dokumen wajib yang harus ada di daerah, sehingga semua aturan harus mengacu ke RPB.

Baca Juga:

Hadapi La Nina di Akhir 2021, BPBD Jabar Minta Antisipasi Potensi Bencana Alam

Dalam Sehari, Purwakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2



Dani Ramdan menhatakan, RPB itu ditargetkan selesai dikerjakan oleh 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2021 ini.

"Seperti RPJMD, RTRW dan lain-lain harus mengacu kepada RPB, yang sebelumnya harus dimulai dengan pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana," tegasnya. (Yoy)
Halaman sebelumnya  1 2 3
Tags : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Rawan Bencana Longsor Sumedang Banjir Bandang BPBD Jabar Dani Ramdan Rencana Penanggulangan Bencana Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Ridwan Kamil Bantu Percepatan Sertifikasi Wartawan

BNPB Kerahkan Komob ke Lokasi Longsor Rumpin Bogor

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi