JABARNEWS | SUMEDANG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta agar Pemerintah Daerah tidak terkecoh oleh developer perumahan yang nakal.
Pasalnya, kata Uu, saat ini masih banyak developer perumahan yang nakal, nekad beroperasi sebelum adanya izin.
“Memang, para pengembang ini sebelum mendapat izin mereka sudah bergerak. Minimal pematangan lahan. Kayak sawah yang basah dikeringkan dulu, sudah kering baru mengeluarkan izin. Jadi pada saat pengontrolan tanah sudah kering,” ujarnya dilansir Jabarnews dari laman Sumedang Ekspres pada Kamis (21/1/2021).
Uu juga turut mengimbau kepada para developer perumahan yang nakal, agar menghentikan gaya bisnis yang khawatir berdampak negatif kepada lingkungan.
“Pemda jangan terkecoh oleh gaya seperti itu. Pengembang juga hentikan menggunakan gaya seperti itu. Jangan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, sementara dampak negatif untuk rakyat banyak diabaikan,” tegasnya.
Melihat kejadian bencana longsor di Kecamatan Cimanggung belum lama ini, Uu menilai penyebab bencana mayoritas karena adanya alih fungsi hutan atau lingkungan menjadi pembangunan.
Walaupun awalnya tidak terjadi dampak, akan tetapi baru ada dampak berupa bencana di kemudian hari.
“Oleh karena itu, saya berharap pemda untuk lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan izin pembangunan atau alih fungsi tanah yang ada di daerah masing-masing. Baik rumah pribadi, apalagi perumahan,” terangnya.
Uu juga meminta kepada warga masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sumedang, untuk tidak mudah dalam menjual tanah.
“Apalagi tidak tahu akan dijadikan apa. Lalu, pihak tokoh masyarakat juga harus memantau kalau ada alih fungsi lahan yang sangat membahayakan di masa yang akan datang,” paparnya.
Sementara itu, Uu juga turut mendukung terkait adanya penyelidikan dari pihak kepolisian akan penyebab longsor yang terjadi di Kecamatan Cimanggung.
“Saya mendukung langkah-langkah pihak yang akan menyelesaikan penyebab hal ini terjadi,” tuturnya. (Red)
