Desakan PDIP Untuk Bubar Terus Berlanjut, Ini Kata Pengamat

Jeratan korupsi korporasi dapat dilakukan jika ada bukti partai digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan

Ilustrasi (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Seorang pakar hukum dari Universitas Al-Azhar angkat bicara soal adanya desakan sejumlah pihak agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibubarkan.

"Pembubaran parpol karena putusan MK karena parpol melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan UU," kata Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:

Rentetan Civil War Di Demokrat Dan Siapa Saja Yang Dipecat

Ketua KPK Jelaskan Kronologis OTT Nurdin Abdullah Hingga Ditetapkan Tersangka



Suparji menjelaskan, pembubaran partai itu syarat wajibnya karena adanya kegiatan ataupun paham yang dilakukan oleh partai yang dinilai membahayakan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Suparji mengaitkan dengan desakan agar KPK membubarkan PDIP jika nantinya terbukti melakukan tindakan korupsi bantuan sosial Covid-19 secara terstruktur.

Dalam Pasal 20 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa jeratan korupsi korporasi dapat dilakukan jika ada bukti partai digunakan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Partai Politik PDIP Bubarkan PDIP PDIP Dibubarkan Parpol KPK Pengamat Jabarnews Berita Jawa Barat

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi