JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menantang Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menganggarkan dana Rp 1 triliun demi reboisasi kawasan hutan di Bogor dan sekitarnya. Reboisasi tersebut penting demi mencegah banjir yang ujung-ujungnya merugikan warga Jakarta.
Dedi menjelaskan, banjir di kawasan Gunung Mas, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, itu karena salah satunya akibat hutan menipis. Ia menjelaskan, hutan di Gunung Mas itu tinggal 5 persen. Sementara di undang-undang lama, hutan pada sebuah wilayah minimal 30 persen. Lalu di undang-undang baru ia berharap luas hutan sebuah wilayah naik menjadi 40 persen.
Dedi mengatakan, hutan di Bogor sangat berpengaruh terhadap DKI. Jika hutan di Bogor dan sekitarnya rusak, maka warga Jakarta yang dirugikan.
Hutan-hutan di daerah sekitar Bogor seperti Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupatan Bandung, pun sangat berpengaruh terhadap Jakarta.
“Jika aliran dari Sungai Citarum tak terkendali, yang kena musibah Jakarta. Kalau Jatiluhur jebol, dalam 15 menit Jakarta tenggelam,” kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2020).
Dedi mengaku ketika dirinya masih menjabat bupati Purwakarta, pernah bertemu Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengusulkan proposal agar Pemprov DKI berinvestasi dalam hutan abadi.
Ia menawarkan agar DKI membeli pohon-pohon di sekitar daerah alira sungai (DAS) Citraum dan Cimanuk yang pada akhirnya mengalir ke Jakarta. Bahkan staf Ahok waktu itu pernah datang ke Purwakarta untuk riset. Namun sejak kunjungan riset dan hingga kini belum ada tindak lanjut.
Kini, Dedi menawarkan kembali ke Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuat anggaran 2021 minimal Rp 1 triliun untuk reboisasi hutan negara di daerah-daerah penyangga Jakarta, terutama di kawasan sepanjang daerah aliran sungai. Jika pohon-pohon di DAS itu milik masyarakat, maka Pemptov DKI bisa membelinya untuk dijadikan pohon abadi.
“Jadi Pemprov DKI itu nanti jadi ibu kota. Karena ibu, dia sayang pada anak-anak kotanya. Toh misalnya, kalaupun Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun dikeluarkan untuk reboisasi hutan dan itu dikerjakan oleh DKI, karena uang di Jakarta pun uang dari daerah,” kata Dedi.
Dedi mencontohkan, perusahaan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan NPWP dan rata-rata kantor mereka berada di Jakarta. Artinya, pajak itu mengalir ke Jakarta meski pabriknya berada di daerah lain seperti Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya.
“Jadi Jakarta itu mendapat bagi hasil yang keringatnya atau rasa susah dan pencemarannya terjadi di daerah,” kata Dedi.
“Saya menantang Gubernur Anies mengeluarkan dana Rp 1 triliun untuk penghijauan kawasan hutan di Bogor dan daerah sekitarnya. Misalnya, DAS Citarum banyak pohon milik rakyat di atas tanah negara. Ketika gede ya ditebang. Sayang kalau ditebang, bagaimana kalau dibeli Pemprov DKI untuk pohon abadi,” katanya.
Sementara warga yang biasa menebang pohon milik mereka karena membutuhkan uang, bisa beralih profesi menjadi peternak sapi. Lalu bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI untuk membeli sapi dari mereka untuk memenuhi kebutuhan daging.
