Terbitkan 10 Rekomendasi, Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Pemprov Siapkan Bansos

JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan anggaran bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu dalam 10 rekomendasi yang ditujukan kepada Pemprov Jabar, dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Kami berharap, besaran bansos yang diberikan memadai serta proses pembagiannya mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak menyebabkan warga penerima berkumpul,” kata Haru dalam keterangan yang diterima, Sabtu (24/1/2021).

Dia menjelaskan, sembilan rekomendasi lainnya dalam penanganan Covid-19 tersebut. Pemprov Jabar harus melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 secara optimal, bila perlu berlakukan WFH (work from home) bagi industri tertentu.

Baca Juga:  Begini Tanda Karet Wiper Mobil Kalian Minta Ganti

“Rekomendasi ketiga, yakni mendorong peningkatan kemampuan TLI (tes lacak isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, Haru juga mengungkapkan bahwa Fraksi PKS DPRD Jabar mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD (alat pelindung diri), vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis dan pasien Covid-19 .

“Selain ketersediaan APD , di rekomendasi kelima, kami meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat “meroketkan” ekonomi,” ungkapnya.

Haru menyampaikan, saat ini Pemprov Jabar harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dengan penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Polri Siapkan 316 Titik Pembatasan Pengendalian Mobilitas di Seluruh Indonesia

“Rekomendasi keenam dari kami, yakni agar Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah,” ucapnya.

Rekomendasi ke tujuh, Haru juga meminta peran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan instansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi Covid-19.

“Rekomendasi ke delapan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi, khususnya yang eksis secara informal di masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:  Video: Gempa Bumi Nagnitudo 6.5 Guncang Sulawesi Tengah

Rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mengkritisi kosongnya jabatan kepala dinas kesehatan. Menurut Haru, Gubernur Jabar harus segera melakukan penunjukan langsung untuk jabatan tersebut.

“Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif,” paparnya.

Sedangkan, rekomendasi terakhir, Haru meminta Pemprov Jabar melaksanakan program perlindungan masyarakat dari pandemi Covid-19 sesuai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

“Saya berharap, perda ini bukan hanya bicara soal sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan menjadi bagian instrumen untuk menanggulangi Covid-19 secara lebih sistemik dan holistik,” tutupnya.