JABARNEWS | CIMAHI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi mencatat, sepanjang tahun 2020 terdapat limbah medis infeksius yang dihasilkan dari 13 puskesmas mencapai lebih dari 5 ton.
“Sepanjang tahun 2020 dari Januari sampai Desember, total limbah medisnya mencapai 5.371,40 kg,” kata Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Cimahi Dikke Suseno didampingi Kepala Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Kota Cimahi Sustiyanti Pusporini, Senin (25/1/2021).
Dia mengatakan, limbah medis yang terkumpul sepanjang tahun lalu didominasi sisa penanganan COVID-19. Seperti Alat Pelindung Diri (APD), dari mulai hazmat, masker dan sebagainya, kemudian ada juga bekas alat swab test dan rapid test.
“Sebagian besar memang medis COVID-19, karena pelayanan sekarang kan pakai APD untuk menjaga. Jadi masuklah ke golongan limbah COVID-19,” jelasnya.
Diakuinya, sejak adanya pandemi COVID-19 atau virus korona memang ada peningkatan volume limbah medis. Apalagi di Kota Cimahi kerap dilakukan swab dan dan rapid test massal. Sehingga penggunaan APD dan alat kesehatan lainnya lebih banyak.
“Iya ada peningkatan tapi tidak signifikan, karena limbah medis APD kan ringan meski besar. Tapi kalau dikilo ringan,” sebutnya.
Dijelaskannya, Dinkes Kota Cimahi hanya mengelola limbah medis infeksius dari 13 Puskesmas se-Kota Cimahi. Untuk mengelola limbah tersebut, pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga yakni PT Medifes.
Untuk itu, Sustiyanti memastikan pengelolaan limbah medis di Kota Cimahi sudah sesuai aturan dan tidak dibuang di sembarang tempat. Apalagi pihaknya melakukan pengawasan sampai limbah tersebut hingga benar-benar dikelola dengan baik oleh pihak ketiga.
“Kita kerja sama dengan PT Medifes untuk mengurus limbah dari Puskesmas. Semua itu dikelola dan dimusnahkan oleh pihak keitga. Setahun MoU-nya dengan Medifest,” bebernya.
Untuk penanganan limbah medis rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, lanjut dia, dikelola oleh masing-masing. Namun penanganannya biasanya tetap dilakukan oleh pihak ketiga.
“Kita arahkan juga untuk kerja sama dengan pihak ketiga. Tapi tetap kita pantau. Kan ada juga laporan melalui sistem ke provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkasnya. (Yoy)
