Live Stream Bandung 132 TV


Stafsus Sri Mulyani: Pajak Pulsa Sudah Ada Sejak Era Soeharto

PPN atas jasa telekomunikasi yang kemudian sarana transmisinya berubah ke voucer pulsa dan pulsa elektrik telah dikenai pajak

Stafsus Menkeu Sri Mulyani, Yustinus Prastowo (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) pada setiap transaksi jual beli pulsa masih menjadi perbincangan hangat.

Baru-baru ini, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, memberikan statment menarik perhatian publik bahwa pungutan pajak pulsa sudah bukan hal yang baru, bahkan sudah ada sejak masa kepresidenan Soeharto.

Baca Juga:

Kabupaten Bekasi Tambah Anggaran Covid-19 Jadi Rp 158 Miliar, Ini Kata Bupati

Dongkrak Pendapatan Indramayu, Bank bjb Luncurkan E-Retribusi QRIS



Dalam sebuah akun Twitter pribadnya, Yustinus Prastowo menuliskan bahwa pungutan pajak pulsa sudah ada sejak tahun 1984 atau sekurang-kurangnya sejak 1988.

"Sejak kapan pulsa terutang pajak? Sejak 1984 atau sekurang-kurangnya sejak 1988. Kenapa kita baru ribut sekarang? Ya selama ini enggak berasa kalau sudah dipungut pajak. Berarti pajak bukan beban berat bagi pengguna jasa telekomunikasi," tulis Yustinus melalui akun Twitter @prastow seperti dikutip pada Minggu (31/1/2021).

PPN dan PPh dalam industri telekomunikasi yang dimaksud adalah PP Nomor 28 Tahun 1988 yang ditegaskan dengan SE-48/PJ.31988 tentang Pengenaan PPN Jasa Telekomunikasi.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Stafsus Menkeu Sri Mulyani Pajak Pulsa Soeharto Yustinus Prastowo Jabarnews Berita Jawa Barat

berita terkait

Ini Manfaat Teh Hitam Bagi Kesehatan, Diantaranya Bisa Cegah Kanker

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi