JABARNEWS | BANDUNG – Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menekankan pemerintah dan Polri harus menindak influencer atau buzzer yang merasa sok agamis dan sok Pancasilais. Berkaca pada kasus dugaan ujaran kebencian Abu Janda, Polri diminta tak tinggal diam memberi ketegasan hukum.
Dedi menilai fenomena tersebut terjadi karena kebablasan mengatasnamakan kekuasaan. Lebih parah lagi, para pegiat media sosial tersebut membawa nama agama dan seolah-olah paham dengan ideologi negara.
“Saya bilang kedua kutub yang sok agama dan sok Pancasila ini sering kali ucapannya tidak mencerminkan perilaku. Kerangka pemahaman terhadap nilai yang dianutnya rendah, sehingga ini sangat berbahaya untuk keutuhan negara,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin, (1/2/2021)
Menurutnya, dua keompok yang sering kali berseberangan ini juga berbahaya dalam pandangan secara luas. Jangan sampai nanti kegagalan orang dalam merepresentasikan agama dianggap publik sebagai kegagalan agama.
Begitu juga dengan kegagalan orang dalam mewakili Pancasila disebut kegagalan Pancasila.
“Sehingga di Indonesia ini tidak boleh ada siapa pun yang merasa paling sok merepresentasikan diri dari sebuah nilai dasar yang sangat tinggi,” ujarnya.
Dedi meminta pemerintah tak tebang pilih menindak influencer dua kutub itu. Menurutnya, mereka sering menggunakan simbol-simbol kesucian dan adiluhung, tetapi ucapannya kotor serta perilakunya tidak berbudaya.
“Ini harus segera ditertibkan kelompok-kelompok ini karena merekalah yang membuat kisruh negeri ini. Membuat ketidaknyamanan dan akhirnya menggerek orang menjadi dua kutub,” katanya.
“Masa kita digerek orang-orang yang tak memiliki referensi pengetahuan memadai, yang hanya akan membawa masyarakat berkonflik dalam kebodohan,” tambah wakil Ketua Komisi IV ini.
Belakangan ini, publik diramaikan dengan pernyataan kontroversial dari Permadi Arya alias Abu Janda yaitu soal evolusi belum selesai yang ditujukan kepada mantan anggota Komnas HAM, dan mengenai Islam yang dia sebut arogan karena mengharamkan sejumlah hal.
