Live Stream Bandung 132 TV


Perda Pesantren Disahkan, DPRD Jabar Tunggu Legalitas Hukum Dari Kemendagri

Setelah disahkan dan ditandatangani Perda tersebut akan diajukan ke Kemendagri untuk mendapatkan legalitas hukum.

Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Senin (1/2/2021). (Foto: Rian/JabarNews).

JABARNEWS | BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat mengesankan IV Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda itu diantaranya, Perlindungan Anak, Pondok Pesantren, Tenaga Migran Indonesia, dan Perda Telekomunikasi.

Pengesahan dan penandatanganan perda itu oleh Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (1/2/2021).

Baca Juga:

Penyerangan Israel Kepada Warga Palestina di Masjid Al-Aqsa Cederai Hati Umat Muslim

Antisipasi Peningkatan Covid-19, Linmas di Cianjur Diberikan Bimtek Protokol Kesehatan



Setelah disahkan dan ditandatangani Perda tersebut akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nantinya untuk mendapatkan legalitas hukum.

Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya merasa optimis Perda tersebut mendapatkan legalitas dari Kemendagri, sehingga nantinya dapat digunakan di provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, proses pengajuan akan dilaksanakan secepatnya, bahkan katanya lebih cepat akan lebih bagus.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Ridwan Kamil Perda Pesantren DPRD Jabar Legalitas Hukum Kemendagri Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi